Kepala Daerah Banyak Tersangkut Kasus Korupsi Karena Demokrasi Masih Mahal

KONFRONTASI-Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin mengatakan demokrasi Indonesia masih berbiaya mahal. Hal itu menyebabkan tidak sedikit kepala daerah yang terjerat kasus hukum korupsi.

"Sekarang itu demokrasi kita itu demokrasi berbiaya mahal. Kalau dikaitkan ada hubungan dengan banyak kepala daerah yang berurusan dengan hukum karena korupsi," kata Mahyudin saat membuka Press Gathering Pimpinan MPR bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen, di Yogyakarta, Jumat (19/10) malam.

Dahnil: Prabowo Anti Keberpura-puraan

KONFRONTASI-Banyak orang yang menuding Prabowo Subianto otoriter seperti gaya orde baru. Namun hal tersebut dibantah Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak.

"Ada yang menuduh beliau @prabowo otoriter, militeristik ala orde baru. Tengok orang-orang di sekitarnya, isinya adalah anak-anak muda pro-demokrasi yang menjadi partner diskusi dan bergerak, tengok orang yang mengaku pro-demokrasi dia justru dikelilingi para pelanggar HAM yang mengendalikan dia bak boneka," kata Dahnil lewat twitternya, Jumat (19/10/2018).

Dana Saksi dari APBN, Bukti Kaderisasi Parpol Keropos

KONFRONTASI-Usulan dana saksi dibiayai dari APBN kembali mencuat. Isu lima tahunan ini selalu muncul menjelang pelaksanaan pemilu. Posisi saksi menjadi jantung pelaksanaan pemilu bagi peserta pemilu. Di sisi lain, parpol tampak gagap menghadapi pelaksanaan pemilu.

Bertemu Relawan Emak-emak, Prabowo Tekankan Pentingnya Militansi

KONFRONTASI-Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bertemu Relawan Emak-Emak Binangkit dan Relawan Prabowo-Sandi Provinsi Bali di Denpasar, Jumat.

Prabowo mengharapkan kepada relawan senantiasa berjuang untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02.

"Saya mengharapkan kepada relawan untuk dapat menyosialisasikan capres dan cawapres nomor urut 02 sehingga semakin dikenal di seluruh masyarakat Bali," katanya.

Koalisi Prabowo Curiga 31 Juta Data Baru Diselundupkan Pihak Kemendagri

KONFRONTASI - "Kami dikejutkan pernyataan Kemendagri dalam hal ini Dirjen kependudukan ada 31 juta belum masuk dalam DPT. Kami datang mengkonfirmasi terkait hal itu," kata Sekjen partai Gerindra Ahmad Muzani di gedung KPU RI, Jakarta, Rabu 17 Oktober 2018.

Anggota Komisi I DPR RI ini mengungkapkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU berjumlah 196 juta, setelah diverifikasi menjadi 185 juta penduduk. "Nah, kami bertanya, apakah 31 juta itu angka penambahan, atau angka pengurangan dari 185 juta yang sudah ditetapkan," ujarnya.

Menakar Potensi Lippo Group Jadi Tersangka Kasus Suap Meikarta

KONFRONTASI -  KPK dinilai tak perlu menunggu perhitungan kerugian negara untuk menjerat Lippo Group. Mahkota Sentosa Utama akan melakukan investigasi internal.

Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap perizinan megaproyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi telah menjerat sembilan orang. Dari jumlah tersebut, setidaknya empat orang dari Grup Lippo  menjadi tersangka pemberi suap.

Suap Meikarta, Luhut, & Potensi Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Anjlok

Oleh: M. Ahsan Ridhoi

 

Luhut sempat menghadiri topping off dan memuji proyek Meikarta, padahal izin proyek nyatanya bermasalah sedari awal.
tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus suap pengurusan izin lahan megaproyek Meikarta melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada, 14 dan 15 Oktober 2018. Hasilnya Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yasin, dan 7 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka.